TUGAS SOFTSKILL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

NAMA    : JUWITA FATMA SARI

NPM       : 13211894

KELAS   : 2EA26

BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT

HARGA BBM NAIK
Ichsanuddin Noorsy Buktikan Lagi Sumber Dana BLSM dari Utang

RMOL. Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, ternyata tak main-main dengan pernyataannya yang menuding Pemerintah sebenarnya menggunakan dana utang asing untuk membiayai subsidi kompensasi kenaikan harga BBM ke masyarakat. Pria yang tegas menolak rencana kenaikan harga BBM oleh Pemerintah itu mengajukan salah satu contoh program utang World Bank ke Indonesia, yakni Development Policy Loan Program. Program yang dimaksud bernama Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai), atau Program Ketahanan Ekonomi, Investasi, dan Bantuan Sosial di Indonesia. Nilainya sebesar 2 miliar dolar AS dengan kurs Rp 9170 per dolar As, atau sekitar Rp 18,340 triliun. "Ini salah satu contoh utang terkait program bantuan sosial yang saya maksudkan," jelas Ichsanuddin saat dihubungi Rabu malam (5/6).

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan terkait program Perisai itu, katanya, program utang yang menggunakan metode Deferred Drawdown Option itu akan berlangsung selama dua tahun dengan tanggal penutupan pada 30 Juni 2014. Utang yang harus dibayar kembali dalam 7 tahun itu bertujuan mempertahanan stabilitas sistem keuangan, mempertahankan pengeluaran penting untuk kepentingan publik, dan mendukung si miskin dan masyarakat yang rentan menghadapi krisis ekonomi. Secara khusus ditekankan tujuan program terkait memperkuat kesiapan pemerintah untuk mengurangi dampak krisis terhadap rumah tangga miskin dan rentan, seperti melalui perbaikan sistem pemberian bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara.
"Jadi kalau Pemerintah menerbitkan program keluarga harapan, raskin atau bea siswa untuk gakin, maka sumber dananya dari utang luar negeri, bukan dari pemangkasan subsidi BBM.

PKS: Negara Wariskan Hutang Melalui BLSM

PASURUAN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus. Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program bantuan langsung kepada masyarakat ini didapatkan pemerintah dari sumber dana hutang luar negeri. Hutang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan. "Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ketempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari hutang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/6/2013). Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban hutang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang. "PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM," tandas Anis Matta.

Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya dibagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat. "Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," katanya.

Dana BLSM Berasal dari APBN, Bukan Utang

RMOL. Dana kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin disebutkan berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah, menepis tudingan tersebut. Firmanzah menjelaskan, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin (beras mikisn) itu tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing, namun menggunakan APBN.  Sementara pendataan masyarakat miskin dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS; sosialisasinya juga menggunakan anggaran APBN. “Bantuannya sendiri menggunakan APBN dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa,” jelas Firmanzah (Rabu, 5/6).

Kalau toh ada bantuan asing, menurut Firmanzah, sebagaimana yang dilakukan saat ini, ada technical assistance dari sejumlah lembaga donor asing ke penanggulangan kemiskinan nasional. Tapi, sekali lagi, dia menekankan, itu bentuknya support bukan implementasi di lapangan. Bantuan itu, lanjut Firmanzah, lebih pada knowledge reason, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk grant, yang tidak mengikat. “Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM,” jelas Gurubesar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.